Ketua Umum Forum Kepakaran Indonesia (FKI) sekaligus Dewan Pakar KAHMI Nasional Dr. Risman Pasaribu mendesak Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serta jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengambil langkah tegas dalam menuntaskan dugaan skandal penyadapan terhadap para pejabat tinggi negara dan tokoh nasional.
Ketua Umum FKI sekaligus Anggota Dewan Pakar KAHMI Nasional, Dr. Risman Pasaribu, menegaskan bahwa aksi penyadapan yang menyasar Presiden, para Menteri, hingga tokoh-tokoh nasional merupakan bentuk ancaman serius terhadap keamanan nasional.
“Tindakan penyadapan ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sudah tindakan yang sistematis dan terkoordinasi. Harus ada penegakan hukum secara tuntas hingga ke akar-akarnya,” ujar Dr. Risman dalam keterangannya.
Dr. Risman mengindikasikan adanya kekuatan atau kepemimpinan terorganisir di balik aksi pemantauan dan penyadapan gelap tersebut. Menurutnya, pembersihan total harus segera dilakukan tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga menjangkau instansi di daerah, parlemen (DPR RI dan DPRD), hingga jajaran birokrasi melalui proses screening ketat.
“Jika masalah ini tidak diselesaikan secara menyeluruh, hal ini akan terus menjadi ancaman bagi keamanan Bangsa, serta tokoh-tokoh nasional lainnya yang menjadi target intelijen ilegal,” tambahnya.
Lebih lanjut, FKI meminta seluruh badan intelijen negara bergerak aktif mengusut tuntas jaringan penyadapan ini, termasuk mengantisipasi keterlibatan aktor maupun jaringan internasional. Langkah tegas dan pembersihan menyeluruh dinilai mutlak diperlukan guna mencegah kerugian dan kerusakan lebih lanjut bagi masa depan anak bangsa.
