BEKASI — Forum Kepakaran Indonesia (FKI) bekerja sama dengan Asistensi Media Nasional (AsMEN) menggelar diskusi publik bertajuk “Utang Negara: Beban Generasi atau Investasi Masa Depan” di Studio AsMEN, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring tersebut menyoroti kualitas pengelolaan utang negara, produktivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga kapasitas fiskal dalam menopang perekonomian nasional.
Ketua Umum FKI, Dr. Risman Pasaribu, S.E., M.M., menegaskan bahwa penilaian terhadap utang negara tidak boleh terbatas pada besaran nominalnya semata. Efektivitas pemanfaatan utang untuk sektor produktif menjadi tolok ukur utama.
“Jangan hanya melihat berapa besar utang negara, tetapi harus dilihat untuk apa utang itu digunakan, siapa yang menikmati manfaatnya, dan apakah manfaat tersebut melebihi beban yang ditanggung generasi mendatang,” kata Risman di Bekasi, Selasa (1/9/2026).
Menurut Risman, utang dapat menjadi alat pembangunan yang efektif jika dikelola secara transparan dan terukur. Sebaliknya, pembiayaan tanpa nilai tambah berisiko menjadi beban perekonomian.
Senada dengan hal tersebut, Ketua AsMEN Nurholis menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran guna meminimalkan kebocoran serta praktik korupsi.
Dari sudut pandang akademis, Direktur Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, Prof. Dr. Subriatna, menjelaskan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) harus diselaraskan dengan kemampuan negara menghasilkan pendapatan. Ia mendorong agar pembiayaan utang diprioritaskan pada sektor strategis seperti infrastruktur berkualitas, pendidikan, kesehatan, dan industri pengolahan.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nasional, Prof. Dr. Sugiono, S.E., M.M., menilai tingkat utang yang tinggi masih tergolong aman selama diimbangi oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal yang memadai.
Melalui diskusi ini, FKI dan AsMEN merumuskan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah, meliputi:
-
Peningkatan kualitas pengelolaan utang dan optimalisasi APBN.
-
Perluasan sumber penerimaan negara.
-
Penguatan program hilirisasi industri.
-
Peningkatan sistem pengawasan anggaran.
Hasil rumusan tersebut rencananya akan diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan untuk memperkuat kemandirian serta kedaulatan ekonomi nasional.
